JAMBI – Berbicara soal pendidikan biasanya sering berfokus pada kurikulum, ataupun digitalisasi. Tapi ada satu hal mendasar yang sering terlewat: apakah anak-anak datang ke sekolah dalam kondisi siap untuk belajar? Siap yang dimaksud bukan hanya soal buku dan seragam, tapi dari yang sederhana namun penting, yaitu makan bergizi.
Di Indonesia sendiri masih banyak anak yang harus belajar dalam kondisi lapar atau kurang gizi. Menurut data BPS tahun 2024 yang dikutip dari Indonesia.go.id , sekitar 8,5% anak mengalami ketidakcukupan gizi. Kondisi ini tentu berpengaruh pada konsentrasi dan prestasi mereka di sekolah.
Untuk menjawab masalah ini, dilansir dari laman resmi Kemendikbud (bbpmpjatim.kemendikbud.go.id) pemerintah melalui Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional menghadirkan program Makan Bergizi Gratis sejak awal 2025. Tujuan program ini yaitu memastikan semua siswa mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari.
Mendengar rencana pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis untuk pelajar, tentunya menjadi tolak ukur bagi kita untuk berpikir. Ini tentu saja bukan sekadar soal makanan, tapi juga keadilan tentang bagaimana negara hadir untuk memastikan semua anak bisa belajar dalam kondisi layak.
Adanya program ini bisa membantu mengurangi masalah gizi kronis seperti stunting, yang mana mana masalah ini masih cukup tinggi di Indonesia. Di lansir dari sehatnegeriku.kemkes.go.id menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang diumumkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menunjukkan bahwa angka stunting nasional ditahun 2024 berada di 19,8%. Dengan makanan bergizi yang rutin diberikan di sekolah, anak-anak punya peluang tumbuh lebih sehat.
Dari sisi sosial dan ekonomi, program ini juga bisa membuka lapangan kerja. Banyak penyedia makanan lokal yang dilibatkan, dan bahan makanannya pun juga bisa diambil dari petani sekitar. Dalam artian, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh siswa, tapi juga masyarakat luas. Tapi yang menjadi pertanyaan besar : apakah program ini akan benar-benar berjalan, atau hanya jadi slogan kampanye saja?
