Prabowo Akan Kaji Pajak Tinggi untuk Orang Kaya, Siap Hapus Sistem Outsourcing

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk mengkaji kembali sistem perpajakan, khususnya penerapan pajak penghasilan (PPh) terhadap warga negara berpenghasilan tinggi. Hal ini diungkapkannya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Monumen Nasional, Jakarta, Kamis (1/5).

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya keadilan dalam sistem pajak. Ia menilai, warga berpenghasilan rendah seharusnya tidak dibebani pajak yang besar.

“Kita akan tegakkan undang-undang yang benar, saya akan pelajari kembali masalah pajak. Pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar,” ujar Prabowo.

Ia juga menyebutkan bahwa sistem perpajakan perlu dirancang agar tetap adil dan tidak memberatkan rakyat kecil. “Lo orang gajinya nggak besar, jadi ngapain dipajak tinggi? Tapi kalau pajaknya sedikit-sedikit, boleh ya,” tambahnya.

Rencana tersebut akan dikaji lebih lanjut oleh Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, lembaga baru yang akan dibentuk Prabowo dan diisi oleh para pimpinan serikat buruh.

Selain soal pajak, Prabowo juga menyampaikan rencananya untuk menghapus sistem outsourcing. Ia menginstruksikan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional agar segera mencari solusi konkret untuk menghentikan praktik alih daya yang dinilai merugikan pekerja.

“Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya, kalau bisa tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” tegasnya.

Namun, Prabowo juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap buruh harus tetap mempertimbangkan iklim investasi di Indonesia. “Kalau mereka (investor) tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintahannya telah mengalokasikan lebih dari Rp500 triliun untuk rakyat miskin. Ia menegaskan bantuan harus tepat sasaran dan tidak boleh disalurkan kepada pihak yang tidak berhak.

Peringatan May Day 2025 ini hanya dihadiri tiga konfederasi buruh yang berdiri bersama Presiden, yaitu KSPI, KSBSI, dan KSPSI. Sementara itu, serikat buruh lainnya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI. (one)