WASHINGTON, D.C – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa negaranya telah mencapai kesepakatan perdagangan besar dengan Indonesia setelah pembicaraan langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
Dalam pernyataan resminya, Trump menyebut kesepakatan ini sebagai “kemenangan besar” bagi AS. Menurutnya, kesepakatan tersebut membuka akses penuh bagi Amerika ke berbagai sektor dan sumber daya strategis Indonesia—termasuk sektor pertambangan yang kaya, seperti tembaga.
“Kami mendapatkan akses penuh ke Indonesia, segalanya. Mereka sangat kuat dalam tembaga, dan sekarang kami punya semua akses itu,” ujar Trump dengan nada optimistis.
Namun, kesepakatan ini tidak datang tanpa kontroversi.
Trump menyatakan bahwa dalam skema perdagangan baru ini, produk ekspor Indonesia ke AS akan dikenakan tarif sebesar 19 persen, sementara produk AS yang diekspor ke Indonesia tidak akan dikenai tarif sama sekali.
Selain itu, Indonesia juga berkomitmen membeli energi dan produk pertanian asal AS serta 50 unit pesawat Boeing, dengan nilai pembelian total mencapai Rp243 triliun. Kesepakatan ini diperkirakan akan memperkuat neraca perdagangan AS dan memperluas dominasi ekspor Amerika di Asia Tenggara.
Kesepakatan ini muncul di tengah ancaman tarif lebih tinggi yang sempat dilayangkan Trump lewat surat resmi kepada Prabowo. Dalam surat tertanggal 7 Juli, Trump menyatakan bahwa tarif 32 persen akan mulai berlaku 1 Agustus 2025 untuk sejumlah produk asal Indonesia.
Alasannya? Menurut Trump, selama ini perdagangan Indonesia dianggap merugikan Amerika.
“Tarif ini diperlukan untuk mengoreksi ketimpangan dagang akibat kebijakan tarif dan nontarif Indonesia yang menyebabkan defisit tak berkelanjutan,” tegas Trump dalam suratnya.
Pemerintah Indonesia sendiri sebelumnya sudah berusaha membujuk Washington agar menghindari tarif tinggi. Salah satunya dengan menjanjikan peningkatan impor dan investasi ke AS hingga US$34 miliar atau sekitar Rp551 triliun.
Namun, tampaknya langkah ini tidak cukup untuk meredam tekanan Trump yang terkenal keras dalam kebijakan perdagangan.
Meskipun kesepakatan ini membuka peluang investasi, banyak pihak mempertanyakan keadilan strukturalnya. Indonesia dikenai tarif tinggi, sementara AS bebas hambatan masuk. Publik dan pengamat ekonomi pun mulai menyoroti apakah kesepakatan ini benar-benar “win-win” atau justru timpang. (one)
