Portalone.net – Pemerintah akan membeli 100 unit jembatan darurat (bailey) dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan akses transportasi di wilayah terdampak bencana, dengan prioritas awal di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perintah pembelian itu disebut berasal dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pengadaan dilakukan dari luar negeri karena kebutuhan jembatan dalam jumlah besar dan waktu cepat, sementara unit “ready stock” terbatas. Menurut Maruli, proses pencarian dilakukan Kemenhan dengan menelusuri ketersediaan di “berbagai negara”, lalu membeli dan mengirimkannya ke Indonesia.
Maruli menyebut pemasangan 100 jembatan bailey itu ditargetkan berlangsung pada Januari hingga Februari 2026. Ia menambahkan, jembatan tersebut tidak hanya dipakai untuk lokasi bencana di Sumatera, tetapi dapat digunakan juga untuk daerah lain di Indonesia yang membutuhkan.
Dalam pemutakhiran penanganan pascabencana, Maruli melaporkan daftar kebutuhan pemasangan bailey sementara yang sudah terdata berada di angka 44 titik. Dari jumlah itu, 12 jembatan dilaporkan sudah selesai, enam dalam proses pemasangan, dan 15 lainnya dalam perjalanan menuju lokasi terdampak. Selain bailey, TNI juga membantu pemasangan jembatan pra-fabrikasi rangka baja (Armco) serta jembatan gantung untuk mendukung mobilitas dan distribusi logistik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga meninjau langsung pembangunan salah satu jembatan bailey di Padang Pariaman, Sumatera Barat, sebagai bagian dari percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana. Sekretariat Kabinet melaporkan, Jembatan Bailey Padang Mantuang mulai dikerjakan 10 Desember 2025, memiliki lebar 3,9 meter dan panjang 30 meter, dan ditujukan memulihkan konektivitas serta aktivitas ekonomi-sosial warga setempat.
ANTARA juga melaporkan, TNI AD menjalankan pembangunan puluhan jembatan bailey di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera berdasarkan arahan Presiden, dengan pengerahan pasukan serta koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat pemulihan jalur darat yang terputus akibat banjir dan longsor. (one)
