BPN juga menyebut pemerintah daerah dan DPRD berkoordinasi untuk mencari opsi solusi, termasuk wacana mendorong skema hibah agar warga memperoleh kepastian hukum.
Desakan evaluasi kepala kantor BPN: masih sebatas tuntutan publik
Di tengah kebuntuan, sebagian warga mempertanyakan kinerja BPN dan menyuarakan evaluasi terhadap pejabat terkait. Namun hingga kini, belum ada keputusan resmi dari Kementerian ATR/BPN soal sanksi atau pemberhentian pejabat, dan dugaan “permainan” yang beredar di masyarakat belum dapat dipastikan tanpa hasil pemeriksaan atau temuan aparat/inspektorat.
Yang berjalan saat ini, penyelesaian diarahkan melalui pansus DPRD, dorongan pembentukan tim terpadu, serta penghentian sementara penerbitan sertifikat baru di area sengketa sambil menunggu kejelasan peta, status aset, dan mekanisme penyelesaian yang disepakati para pihak.
Pos terkait
Viral, Warga Jambi Demo Tolak Zona Merah Pertamina EP ke Kantor BPN
Sekda Jambi Tutup Jambi Mantap Expo, Tekankan UMKM Jadi Penopang Ekonomi Daerah
Gubernur Jambi Lepas Jalan Santai dan Buka Pasar Tani dalam Rangka HUT ke-69 Provinsi Jambi
Kapolda Jambi Pimpin Sertijab Sejumlah PJU dan Kapolres Jajaran
Penggerebekan PETI di Desa Puntikalo, 8 Pekerja Diamankan Polisi
