Menurut Noe, pola yang kerap muncul saat pemerintah dikritik antara lain diam, berharap isu mereda, menyalahkan pengkritik, hingga mengirim buzzer atau membuat klarifikasi panjang yang tidak menjawab substansi.
Noe menyebut perlu adanya kerangka kerja (framework) yang jelas dalam pemerintahan untuk merespons kritik publik. Ia menilai penanganan kritik idealnya dilakukan dengan mengakui adanya masalah, merespons secara jujur dan transparan, serta disertai komitmen yang bisa dipantau masyarakat.
“Bayangkan ini menjadi standar dari semua pejabat kita. Dia bisa dengan dingin melihat masalah, bisa meng-acknowledge, mengakui bahwa masalah itu ada, tidak lari dari masalah, bisa merespon dengan jujur, apa adanya, transparan, dan punya komitmen yang bisa dilihat bersama,” kata Noe.
Noe menyatakan pandangan itu pula yang menjadi salah satu alasan dirinya menerima posisi tenaga ahli di DPN RI, sebagai “eksperimen” untuk mendorong standar interaksi pejabat dengan masyarakat. Ia menegaskan siap mundur apabila gagasan dan rekomendasinya tidak mendapat ruang untuk diterapkan dan perannya hanya bersifat simbolis.
“Kalau ternyata saya lama di sana ngasih rekomendasi dan enggak kepake juga, ya tinggal keluar, tinggal resign,” ujar Noe.
