Pemindahan ASN Masih Dinamis, Pemerintah Hitung Ulang Kebutuhan
Meski infrastruktur hunian dan perkantoran terus dikerjakan, jadwal pemindahan ASN masih bergerak mengikuti konsolidasi pemerintahan. Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan pemerintah perlu menghitung ulang kebutuhan ASN di IKN, antara lain karena perubahan struktur kabinet yang membuat jumlah kementerian bertambah.
Di lapangan, sebagian pegawai sudah lebih dulu berkegiatan di kawasan IKN, termasuk pegawai Otorita IKN dan tenaga di fasilitas kesehatan, namun relokasi besar-besaran kementerian/lembaga masih menunggu penetapan tahapannya.
Anggaran dan Investasi: Pemerintah Siapkan Tahapan, Investor Bertambah
Dari sisi pendanaan, Otorita IKN memaparkan kebutuhan anggaran 2026 yang diajukan mencapai Rp21,1 triliun (setelah usulan tambahan), sebagai bagian dari pembiayaan tahap berikutnya.
Untuk investasi, Otorita IKN sebelumnya menyebut nilai investasi yang telah berjalan mencapai Rp62,08 triliun dari 42 perusahaan hingga April 2025, dan terus bertambah seiring masuknya investor baru (misalnya proyek apartemen hingga ritel).
Seiring pembangunan, pemerintah juga memperketat tata kelola pertanahan. Otorita IKN menerapkan ketentuan bahwa transaksi jual-beli tanah di wilayah perencanaan tertentu wajib melalui mekanisme rekomendasi/izin dan dalam skema tertentu tanah harus ditawarkan terlebih dahulu kepada Otorita IKN.
Hingga akhir 2025, “nasib” IKN masih berada pada jalur pembangunan dengan sebagian proyek kunci memasuki tahap akhir, akses infrastruktur mulai diuji fungsional, tetapi pemindahan ASN tetap bertahap dan dinamis mengikuti kesiapan organisasi serta pendanaan menuju target 2028.
