Portalone.net – Selasa malam, 3 Desember 2024, akan tercatat dalam buku sejarah sebagai salah satu malam paling menegangkan dalam perjalanan demokrasi Korea Selatan. Hanya dalam kurun waktu enam jam, Negeri Ginseng tersebut bertransformasi dari demokrasi yang stabil menjadi zona darurat militer, sebelum akhirnya kembali ke tangan rakyat.
Upaya Presiden Yoon Suk-yeol untuk membekukan aktivitas politik melalui deklarasi darurat militer (martial law) justru menjadi panggung pembuktian betapa tangguhnya institusi demokrasi di negara tersebut.
Ketegangan bermula pada pukul 22.23 waktu setempat. Dalam pidato televisi yang mengejutkan, Yoon menyatakan darurat militer untuk “membersihkan kekuatan anti-negara.” Ia menuding pihak oposisi telah melumpuhkan pemerintahan melalui upaya pemakzulan menteri dan pemotongan anggaran.
Tak lama setelah pidato tersebut, suasana di Seoul berubah mencekam. Helikopter militer mendarat di atap gedung Majelis Nasional (Parlemen), dan pasukan khusus bersenjata lengkap mulai memecahkan kaca jendela untuk merangsek masuk.
“Ini adalah tindakan yang inkonstitusional dan pengkhianatan terhadap rakyat,” ujar Lee Jae-myung, pemimpin Partai Demokrat yang merupakan oposisi utama, sesaat sebelum ia memanjat pagar gedung parlemen demi menghindari blokade militer.
Meski gedung parlemen telah dikepung oleh polisi dan tentara, para anggota dewan menunjukkan keberanian yang luar biasa. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen termasuk beberapa dari partai penguasa yang membelot berhasil masuk ke ruang sidang.
Di luar gedung, ribuan warga Seoul berdatangan meski suhu udara berada di bawah titik beku. Tanpa rasa takut, mereka membentuk barikade manusia untuk menghalangi gerak kendaraan militer menuju gerbang parlemen.
Tepat pada pukul 01.00 dini hari, Majelis Nasional melakukan pemungutan suara. Hasilnya bulat: 190 suara menolak darurat militer. Berdasarkan Konstitusi Korea Selatan, presiden wajib mencabut status darurat jika mayoritas parlemen memintanya.
Sadar bahwa dukungan militer mulai goyah dan tekanan publik tak terbendung, Yoon Suk-yeol akhirnya muncul kembali di televisi pada pukul 04.30 pagi untuk mencabut dekrit tersebut. Tentara mulai ditarik mundur, dan sorak-sorai kemenangan rakyat pecah di depan gedung parlemen.
Analis politik dari Seoul National University menyebutkan bahwa keberhasilan ini adalah buah dari “kedewasaan politik” warga Korea Selatan.
“Rakyat Korea memiliki memori kolektif tentang perjuangan melawan diktator di masa lalu. Begitu mereka melihat tentara di jalanan, insting untuk mempertahankan demokrasi langsung menyala,” ungkapnya kepada Kompas.com.
Kini, di awal tahun 2026, drama tersebut telah mencapai babak final di pengadilan. Pada 19 Februari 2026, Pengadilan Distrik Pusat Seoul resmi menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Yoon Suk-yeol atas dakwaan makar (insurrection).
Majelis hakim menyatakan bahwa tindakan Yoon bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan upaya sadar untuk menghancurkan tatanan konstitusional demi kekuasaan pribadi.
Kejatuhan Yoon menjadi pengingat keras bagi para pemimpin dunia bahwa di bawah naungan hukum dan rakyat yang terorganisir, senjata militer sekalipun tidak akan mampu membungkam suara demokrasi.
