Portalone.net – Gubernur Jambi, Al Haris, selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), memimpin para gubernur dari seluruh Indonesia melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (7/10/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh 18 gubernur, di antaranya Gubernur DIY, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Sulawesi Selatan, dan Gubernur Kalimantan Timur, serta para wakil gubernur dan perwakilan daerah lainnya.
Dalam kesempatan itu, Al Haris yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) menyampaikan sejumlah keluhan dan aspirasi daerah, terutama terkait pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026.
Menurut data, dana transfer ke daerah dalam APBN 2026 hanya mencapai Rp692,995 triliun, jauh menurun dibandingkan tahun 2025 yang sebesar Rp919,9 triliun. Penurunan ini mencapai 24,7% atau setara Rp226,9 triliun.
“Daerah banyak yang terdampak akibat pemotongan TKD ini. Ada daerah yang bahkan kesulitan membayar belanja pegawai, termasuk PPPK. Dampaknya luar biasa terhadap APBD 2026,” ujar Al Haris usai pertemuan.
Al Haris tak menampik bahwa pemerintah pusat menyiapkan anggaran Rp1.300 triliun untuk berbagai program nasional di daerah pada 2026. Namun, menurutnya, pemangkasan TKD justru membuat keuangan daerah semakin tertekan.
“Masih banyak daerah yang PAD-nya rendah. Jika dana transfer dan dana desa juga berkurang, mereka akan makin sulit mengembangkan wilayahnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Al Haris menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons positif terhadap masukan para gubernur tersebut. Purbaya disebut berkomitmen untuk melakukan evaluasi ulang terhadap APBN dan APBD 2026, khususnya dalam aspek TKD dan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Pak Menteri merespons baik dan berjanji akan mengevaluasi kembali APBN dan APBD 2026, terutama terkait TKD ke daerah,” kata Al Haris.
Sebagai gambaran, Provinsi Jambi menjadi salah satu daerah yang terdampak signifikan oleh kebijakan tersebut. TKD untuk Jambi turun dari Rp4,6 triliun menjadi Rp3,1 triliun, atau berkurang sekitar Rp1,3 triliun. (*)
