4. Kebijakan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
Komitmen terhadap lingkungan hidup terlihat dalam strategi ekonomi hijau dan pengendalian karhutla. Jambi mengembangkan strategi pertumbuhan ekonomi hijau dan penurunan emisi, Penanganan karhutla dilakukan melalui sinergi lintas sektor dan penegakan hukum
Analisis hukum:
Kebijakan ini sesuai dengan prinsip sustainable development dan kewajiban negara dalam menjaga lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU Lingkungan Hidup.
Contoh Kasus : Pembangunan Jalan Batangasai
Salah satu contoh nyata adalah pembangunan jalan di wilayah Batangasai yang sebelumnya terisolasi.
Sebelum pembangunan : akses sulit, waktu tempuh hingga ±5 jam Setelah pembangunan : waktu tempuh menjadi ±2,5 jam
Analisis hukum dan politik :
Dari sisi hukum : kebijakan ini memenuhi prinsip pelayanan publik yang layak
Dari sisi politik: ini merupakan bentuk legitimasi kinerja pemerintah berbasis hasil (performance-based legitimacy)
Artinya, keberhasilan pembangunan menjadi dasar kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Opini Hukum dan Politik
Sebagai praktisi hukum, saya memandang bahwa arah kebijakan pembangunan Jambi saat ini telah berada dalam koridor yang tepat, dengan beberapa catatan penting:
Konsistensi terhadap prinsip hukum harus terus dijaga, terutama dalam pengelolaan anggaran dan proyek pembangunan.
Pengawasan publik dan penegakan hukum harus diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan.
Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan agar pembangunan benar-benar inklusif.
Secara politik, kebijakan ini menunjukkan model kepemimpinan yang pragmatis- progresif, yaitu tidak hanya berbasis visi, tetapi juga pada realisasi konkret di lapangan.
Kesimpulan
Arah kebijakan pembangunan Jambi yang inklusif dan berkelanjutan mencerminkan sinergi antara:
Kepentingan hukum (legal compliance) Kepentingan politik (legitimasi kekuasaan) Kepentingan sosial (kesejahteraan masyarakat)
Dengan fondasi tersebut, pembangunan di Jambi berpotensi menjadi model bagi daerah lain, sepanjang tetap dijalankan dalam koridor hukum, transparansi, dan akuntabilitas.
