Pada Agustus, anggota parlemen yang sama ditambah Anna Eshoo dari Partai Demokrat meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (Food and Drugs Administration/FDA) untuk meningkatkan pengawasan terhadap uji klinis AS yang dilakukan di China. Mereka beralasan ada risiko pencurian kekayaan intelektual dan kemungkinan partisipasi paksa dari anggota kelompok minoritas Uighur China.
AS Umumkan Pembatasan Ekspor Baru, Menarget Sektor Cip China
Mereka mengatakan perusahaan obat-obatan Amerika telah berkolaborasi dengan rumah sakit yang dikelola militer China untuk melakukan ratusan uji klinis selama dekade terakhir, termasuk di Xinjiang, rumah bagi warga Uighur.
Dalam surat tanggapan kepada anggota parlemen tertanggal 2 Januari, Penjabat Komisaris FDA untuk Urusan Legislatif Laura Paulos mengatakan ada perlindungan bagi peserta uji coba.
“Mengingat kekhawatiran mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang, FDA telah secara terbuka menegaskan kembali bahwa (undang-undang) mensyaratkan bahwa uji klinis harus mendapatkan persetujuan yang efektif secara hukum dan berdasarkan informasi dari subjek manusia,” tulisnya.
Menanggapi kekhawatiran mengenai pencurian kekayaan intelektual dan transfer teknologi, Paulos merujuk para anggota parlemen tersebut kepada “mitra lembaga federal AS yang tepat.” [ft]
Sumber: VOA
