TANJABBAR – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, SE, ME, memimpin jalannya kegiatan virtual dalam rangka mengikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/3).
Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran instansi terkait.
Peluncuran IPKD MCP merupakan bagian dari strategi nasional yang digagas oleh Deputi Pencegahan KPK RI guna memperkuat upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah.
Program ini diikuti oleh seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia. Melalui evaluasi berkala, KPK berupaya mendorong daerah untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan korupsi yang lebih efektif, yang kemudian akan diukur melalui indeks MCP.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa pendekatan pencegahan harus dilakukan secara komprehensif.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada tindakan hukum, tetapi juga harus melibatkan semua sektor terkait, termasuk pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Pencegahan yang paling efektif adalah penindakan. Namun, jika aspek pencegahan diabaikan karena dianggap kurang penting, maka pemberantasan korupsi tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus mencakup seluruh bidang, termasuk pemerintahan daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Katamso menyampaikan apresiasi kepada KPK atas peran serta dan pendampingan yang telah diberikan dalam implementasi program MCP.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk terus mendukung dan mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan korupsi di daerah.
“Kami sangat mengapresiasi upaya KPK dalam memperkuat pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen untuk menjalankan program MCP ini dengan sebaik-baiknya demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” tegas Katamso. (one)
